Ardiansyah yang juga selaku pengguna jasa Angkutan Laut tujuan Selat panjang - Pekanbaru tersebut menyesalkan terkait layanan serta kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut tersebut.

Pemda Kepulauan Meranti telah menyurati Gubernur Riau dan Kapolda Riau, serta melakukan Hearing bersama Komisi II dengan Pihak penyelenggara jasa angkutan laut tersebut. Namun hal tersebut dirasa sia-sia, ia menilai pihak pengelola terkesan egois dalam menentukan tarif serta tidak memperhatikan keamanan yang layak bagi penumpang.

"Bisa sama-sama kita lihat kondisi jembatan, dan penumpang harus lagi mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000 per orang dan Rp. 10.000 untuk barang," Ucapnya.

"Saya minta pihak pengelola pelabuhan rakyat Tanjung Buton tersebut menggunakan hatilah dalam mengelola, kita sudah bayar selaku pengguna, jadi perhatikanlah kondisi jembatan tersebut, pikirkan keselamatan kami," Tambah Ardiansyah.

Ia juga menilai bahwa jumlah uang yang telah diterima oleh pengelola tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti sudah melakukan hearing bersama Dinas Perhubungan dan juga pihak jasa pelayaran pada Selasa, (25/2/20) yang lalu.

Di dalam hearing tersebut, pihak jasa pelayaran sudah memberikan opsi lain kepada pengelola pelabuhan Tanjung Buton seperti membayar Rp 3 Juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat disana saat itu. (Moi***)