Hal itu disampaikan Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andres Wasono, saat membuka Rapat Inventarisasi Kebutuhan Data Agregat Kependudukan untuk Pembangunan Daerah, Rabu, 23 November 2022.

“Sesuai laporan yang telah kami terima, saat ini sudah ada 17 perangkat daerah yang diberikan hak akses oleh Kemendagri. dan kepada yang belum, kami harapkan agar segera mengajukan permohonannya. Karena data agregat maupun data pribadi penduduk merupakan data yang wajib dilindungi kerahasiaannya, sehingga tidak bisa sembarang diberikan kepada siapapun. 

Dijelaskan Bupati, kendati pelayanan kependudukan bukan pelayanan dasar, akan tetapi dokumen kependudukan menjadi dasar bagi semua pelayanan. 

“Oleh karena itu ia mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat memanfaatkan data kependudukan ini, baik dalam bentuk data agregat maupun akses terhadap data individu untuk pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kebijakan satu data (one data policy) dengan sumber data dari Disdukcapil, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan,” terangnya.( Mul )