Jakarta - 
Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) mengadukan Ketua KPU (Komisi
" />
Sabtu, 15 Juni 2024
Follow Us ON :
 
 
| Pemko Gelar Goro Massal di Rumah Ibadah, Pasar dan Titik Rawan Banjir | | Kelola dan Tingkatkan Penghasilan Keluarga | | Kendalikan Inflasi, Pemkab Pelalawan Laksanakan Gerakan Pangan Murah | | 105 Murid SD Ikuti Lomba di Tiga Cabang | | Bupati Kasmarni Sambut Baik Sosialisasi Tabungan Dhuha Haji Muda Produk Unggulan BRK Syari'ah | | Dibuka Oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, Pj Bupati Kampar Hambali Ikuti Rakoras Inflasi Tahun 2024.
 
Partai Parsindo Adukan Bagja ke DKPP Serta Desak Stop Verifikasi partai
Sabtu, 15-04-2023 - 17:06:24 WIB

TERKAIT:
   
 

Riaumonitor-Jakarta - 
Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) mengadukan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu (Badan Penawas Pemilu), Rahmad Bagja ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas dugaan Peaggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam aksi menyampaikan aspirasi Partai Parsindo di Kantor KPU Pusat, Jumat, 14/04/2023 yang diikuti Wakil DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Parsindo dari 34 Propinsi, disebutkan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu, Rahmad Bagja telah menerabas ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu, karena memproses gugatan Partai Prima di Bawaslu, padahal objek sengketa telah kaduluwarsa.


Dalam aksi penyampaian aspirasi, yang dijaga ketat aparat Kepolisian dan aparat keamanan KPU itu, aksi demo Partai Parsindo disampaikan langsung Ketua Umum Partai Parsindo, HM. Jusuf Rizal dan diterima oleh Petugas KPU Pusat.

Jusuf Rizal dalam orasinya menyebutkan secara kronologis pasca Putusan PN Jakarta Pusat, Partai Prima menggugat KPU ke Bawaslu dengan objek sengketa Surat KPU No.1063/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 08 November 2022. Selanjutnya, Bawaslu melalui putusan Bawaslu No. 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan verifikasi administrasi ulang selama 10 hari kepada Partai Prima.


“Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, sesungguhnya bermasalah bahkan tidak sah atau cacat hukum, sebab objek sengketanya yakni Surat KPU No. 1063/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 November 2022 telah kaduluwarsa,” tegas Jusuf Rizal aktivis berdarah Madura-Batak itu.

Berdasarkan Pasal 454 Ayat 6 UU Pemilu, laporan pelanggaran administratif Pemilu diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Dalam kasus ini,objek sengketa diterbitkan tanggal 8 November 2022, sedangkan laporan ke Bawaslu diajukan tanggal 8 Maret 2023.


Atas Rekomendasi Bawaslu itu, Partai Parsindo menilai Bawaslu telah melakukan malapraktek administrasi, karena putusan PN Jakpus yang dijadikan dasar untuk menerima gugatan Partai Prima belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selain KPU juga mengajukan Banding ke PT DKI Jakarta.

Anehnya, lanjut Jusuf Rizal, KPU juga mau melaksanakan rekomendasi putusan Bawaslu, sementara KPU sendiri telah mengajukan Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat.

Seharusnya KPU menangguhkan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dengan alasan Putusan PN Jakpus belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Partai Parsindo menilai Bawaslu dan KPU tidak hanya telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu, tapi juga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, dugaan Pemufakatan Jahat dan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang) karena kasus yang dialami Partai Prima dengan Surat KPU Nomor 1063, juga dialami Partai Parsindo dengan Surat Nomor KPU 1066/PL.1.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022.

“Karena adanya kesamaan objek sengketa, Partai Parsindo juga telah mengajukan laporan baru ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan objek sengketa Surat KPU Nomor : 1066/PL.1.-Sd/05/2022, tanggal 8 November 2022,” tutur Jusuf Rizal**Suherman/pwmoi



 
Berita Lainnya :
  • Partai Parsindo Adukan Bagja ke DKPP Serta Desak Stop Verifikasi partai
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pemko Gelar Goro Massal di Rumah Ibadah, Pasar dan Titik Rawan Banjir
    02 Kelola dan Tingkatkan Penghasilan Keluarga
    03 Kendalikan Inflasi, Pemkab Pelalawan Laksanakan Gerakan Pangan Murah
    04 105 Murid SD Ikuti Lomba di Tiga Cabang
    05 Bupati Kasmarni Sambut Baik Sosialisasi Tabungan Dhuha Haji Muda Produk Unggulan BRK Syari'ah
    06 Dibuka Oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, Pj Bupati Kampar Hambali Ikuti Rakoras Inflasi Tahun 2024.
    07 Pj Bupati Kampar Tinjau Langsung 42 Calon Taruna STPN Kampar Ikuti Tes CBT.
    08 Iven Bakar Tongkang Akan Dimaksimalkan
    09 Pemkab Rohil Gelar Malam Perpisahan dengan Kajari
    10 Polres Pelalawan giatkan Sholat Subuh keliling Harmoni di masjid Tunggal An-Naafi Desa Kemang.
    11 Kapolres Dumai Mengadakan Turnamen Sepak Bola Meriahkan HUT Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024.
    12 Pertemuan Antisipasi Peningkatan Kasus DBD Bidang P2P, Seksi P3M
    13 Tuberculosis ( TBC) Masih Menjadi Salah Satu dari Masalah Kesehatan Utama di Indonesia
    14 Mobil Box Terbalik, Satu Orang Meninggal Terhimpit
    15 Bupati Zukri sebut, magrib mengaji merupakan tradisi positif yang sejak dulu telah ada.
    16 Seorang Pelaku Penjual Chip Higgs Domino Berhasil Disergap Polisi Saat Berada Disebuah Toko Ponsel
    17 Pembukaan MTQ Tingkat Desa Kelapapati Ke-15 Tahun 1445 H/2024 M Berlangsung Meriah
    18 Polsek Simpang Kanan Bakti Sosial Bersihkan Tempat Ibadah
    19 PHR Lakukan Perbaikan Jalan Bangko-Pinang di Rohil
    20 Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan Paritrana Award Pemprov Riau
    21 Pj Wali Kota Koordinasi dengan KPU Pekanbaru Terkait Kesiapan Pilkada Serentak 2024
    22 Penandatanganan Naskah Pengukuhan Oleh Ketua Pembina Posyandu Kelurahan Kecamatan Dumai Selatan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Riau | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © MEDIA ONLINE - RIAUMONITOR.COM | INFORMASI UNTUK KEBENARAN